Jakarta 4/3/2024. Rakyat Indonesia akan diberikan hadiah berupa Ibu Kota Negara (IKN) baru yang disebut Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Para pejabat tinggi negara berlomba-lomba mengunjungi calon pusat pemerintahan negara yang baru ini. Kepercayaan diri administrasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ditunjukkan melalui optimisme bahwa proyek ini akan dirampungkan sesuai cita-citanya.
Tahun lalu Joko Widodo menyampaikan bahwa pengerjaan infrastruktur IKN sudah dan terus berjalan. Optimismenya tidak cukup sampai disana. Presiden yang dikenal dengan sebutan Joko Wi ini optimis bahwa pembangunan istana yang dirancang oleh seniman I Nyoman Nuarta tersebut akan segera terselesaikan dan dapat difungsikan tahun depan. 36 rumah Menteri dapat diselesaikan bulan Juli 2024 dan PNS-PNS akan diangkut ke IKN.
Salah satu co-editor Surat Keadilan dan praktisi hukum, Okky Rachmadi S., SH, CLA, ERMAP, CIB menyampaikan bahwa optimisme sering berjalan berdampingan dengan egoisme.
"Istana dapat difungsikan tahun ini? Alhamdulillah. Tapi sebenarnya difungsikan untuk apa istana? Tempat aktivitas apa? Fokus pemerintahan adalah kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Istana itu manfaatnya untuk siapa ? Kalau cuma mau upacara, di monas sajalah kita rame-rame. Terkait rumah menteri. Jabatan ini jabatan teknis. Mereka ini tangan-tangan pelaksana kebijakan Presiden. Lah, pusat kegiatan perekonomian ada dimana, menterinya ada dimana."
Ada sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp 25,98 Triliun di IKN . Hal ini diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI tahun lalu.
Pemilu 2024 baru saja dilaksanakan. Okky menyampaikan bahwa DPR RI sudah memberikan pendapatnya terkait proyek-proyek ambisius pemerintah yang menggunakan APBN dan korelasinya dengan utang negara dengan nilai lebih dari Rp. 8000 triliun. Evaluasi terkait kelayakan proyek IKN ini harus dilakukan oleh Presiden berikutnya.
Ucokdom
Biaya Kegiatan 40 Proyek di Ibu Kota Negara Baru 25,98Trilliun.
Istana Baru dan Rumah Menteri Siap Huni Tahun Ini.
Ngamprah 13/3/2024. Gugatan Perwakilan Kelompok konsumen pembeli rumah di Perumahan Grand Madani Village Bandung akhirnya memulai babak baru. Setelah beberapa kali panggilan pengadilan dianggap tidak patut dan tidak sah dikarenakan para Tergugat tidak memiliki alamat yang jelas, akhirnya Pengadilan Agama Ngamprah memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Para Tergugat.
Selanjutnya...klik
KABAR PERADILAN Mahkamah Konstitusi melarang pengurus Partai Politik menjadi Jaksa Agung. selanjutnya....klik
Kabar Harian
Demi Kemerdekaan Yang Diperjuangkan Para Pahlawan
2023
