Jakarta 5/3/2024. Mantan Presiden Amerika Serikat memperoleh kemenangan di Mahkamah Agung U.S. pada hari Senin lalu. Mahkamah Agung U.S. memberikan keputusan bahwa negara-negara bagian tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi Trump maupun kandidat Presiden lainnya untuk mengikuti pemilihan umum dengan menggunakan provisi dalam konstitusi (yang jarang sekali digunakan) untuk melarang mereka yang terlibat "pemberontakan" menjabat sebagai pimpinan negara.
Putusan MA tersebut menghentikan upaya beberapa negara bagian yang mencoba menghentikan pencalonan Trump berdasarkan klausa dalam Amandemen ke 14 Konstitusi Amerika Serikat yang sebenarnya apabila dilihat dari diksi klausulanya, larangan ini ditujukan bagi mantan Confederates pasca perang saudara.
Trump saat ini sedang menghadapi 4 persidangan perkara kriminal.
Hal yang paling signifikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung U.S. adalah membatalkan putusan Mahkamah Agung negara bagian Colorado yang menyatakan bahwa Trump tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi Presiden dikarenakan telah melanggar pengaturan Amandemen ke 14 bagian 3.
Dengan demikian maka Trump dapat melakukan kampanye dan mengikuti pemilihan di Illinois, Maine dan negara bagian lainnya. Putusan Mahkamah Agung U.S. telah memberikan lampu hijau kepada Trump untuk terus melenggang dalam pemilihan Presiden berikutnya.
Tuduhan pemberontakan yang ditujukan pada Trump dilatarbelakangi kejadian huru-hara di gedung Capitol - Washington D.C. pada tanggal 6 Januari. Trump dianggap oleh beberapa pihak sebagai pemicu kerusuhan tersebut.
Okky Al Rach
Donald J. Trump Menang di Mahkamah Agung U.S. - Melenggang Pencalonan Kembali Menjadi Presiden U.S.
Jakarta 9/3/2024. Partai Demokrat secara tegas menyatakan menolak usulan Hak Angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Ketum Partai, Agus Harimurti Yudhoyono. Demokrat menghormati hak politik semua pihak, tapi bagi demokrat pengajuan hak angket dipandang tidak memiliki urgensinya. Hal ini disampaikan AHY usai silaturahmi bersama seluruh kader di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Selanjutnya...klik
KABAR PERADILAN Mahkamah Konstitusi melarang pengurus Partai Politik menjadi Jaksa Agung. selanjutnya....klik
Kabar Harian
Demi Kemerdekaan Yang Diperjuangkan Para Pahlawan
2023
