Jakarta 4/3/2024. Dulu, kita mengenal Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat stabilitas perekonomian yang tinggi disertai standar hidup warganegara yang tinggi pula. Namun, saat ini Jepang sedang berada dalam jurang resesi yang ditandai dengan terjadinya kontraksi perekonomian minus pada 2 kwartal terakhir. Reuters menyampaikan bahwa produk domestik bruto (PDB) Jepang menyusut 0,4 persen secara tahunan pada kuartal ke-4 2023. Hal ini juga terjadi pada kuartal sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi Jepang menurun 3,3 persen.
Indonesia adalah pengekspor komoditas kayu, karet, minyak sawit, cobalt, dan nickel matte, batubara, komponen elektronik dan produk laut berupa udang, ikan beku, lobster, mutiara, ikan segar, ikan hias, dan rumput laut,
Pada tahun 2023, Jepang memberikan surplus perdagangan $ 2,45 milyar ke Indonesia. Terganggunya stabilitas perekonomian Jepang tentunya memiliki potensi negatif terhadap besaran perolehan pemasukan negara dari perdagangan lintas negara Indonesia.
Tentunya masyarakat Indonesia juga mengenal negara Jepang sebagai pihak pengekspor komponen otomotif ke Indonesia. Merupakan suatu fakta, bahwa jalanan Indonesia dipenuhi dengan otomotif dari perusahaan-perusahaan Jepang.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan bahwa Jepang merupakan negara keempat dengan nilai PMA terbesar ke Indonesia pada kuartal IV 2023 sebesar US$ 1,4 juta. Penghentian atau pembatasan investasi PMA Jepang di Indonesia, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap negara.
Tidak hanya di sektor otomotif, di sektor infrastruktur kerjasama antara Indonesia dan Jepang juga dapat terdampak oleh resesi negara sakura ini.
Okky Al Rach
Jepang Mengalami Resesi ! Apa kabar Indonesia ?
Jakarta 8/3/2024. Kedudukan Hakim Konstitusi yang baru saja diangkat, Arsul Sani, menjadi polemik baru bagi Mahkamah Konstitusi. Salah satu pengemban kekuasaan yudikatif yang merdeka ini sedang melakukan pembahasan terkait terkait kewenangan Arsul Sani dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum 2024.
Arsul merupakan hakim yang baru diangkat dan dilantik pada 18 Januari 2024. Ia menjabat di MK dengan latar belakang sebagai petinggi PPP, partai peserta Pemilu 2024 yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada pilpres tahun ini.
Selanjutnya....klik
MK Akan Rapatkan Masalah Kedudukan Arsul Sani Dalam Memeriksa Sengketa Hasil Pemilu
KABAR PERADILAN Mahkamah Konstitusi melarang pengurus Partai Politik menjadi Jaksa Agung. selanjutnya....klik
Kabar Harian
Demi Kemerdekaan Yang Diperjuangkan Para Pahlawan
2023
