Jakarta 4/3/2024. Pemprov DKI Jakarta ingin menunjukkan komitmennya pada agenda jangka panjang pemerintah untuk melaksanakan sustainable development berbasis eco-friendly. Hal ini ditunjukkan dengan rencana pembelian motor listrik yang digunakan untuk pengawalan pimpinan VVIP. Anggaran yang disiapkan berjumlah Rp 6,3 miliar.
Hal tersebut dapat dilihat di SiRUP LKPP - 'Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP. (lihat akhir artikel). Proyek pengadaan yang diperuntukkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini tentunya menggunakan anggarannya dari APBD DKI 2024.
Motor listrik yang akan dibeli berjumlah lima unit. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024. Pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sempat menjelaskan soal rencana membeli motor gede listrik. Motor itu akan digunakan untuk keperluan pengawalan lalu lintas.
Syafrin mengatakan pengadaan motor patwal akan dilaksanakan mulai 2024. Dia mengatakan saat ini Dishub DKI sudah memiliki 186 motor listrik untuk operasional petugas.
Okky Rachmadi S., SH, CLA, ERMAP, CIB selaku Co-Editor Surat Keadilan dan praktisi hukum menyampaikan bahwa nilai Rp 6,3 Milyar untuk 5 unit motor listrik adalah nilai yang fantastis.
"Jakarta macet, Bung! Pakai moge untuk kawal VVIP untuk apa? Mau ngebut dimana? Memangnya sudah rusak itu moge lainnya? Sampai harus tambah moge hanya untuk kawal VVIP. Ini VVIP nya pertimbangkan bahwa nilai fantastis tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat tidak ya? Saya disini tidak akan bicara terlalu banyak soal perundang-undangan, karena pakai logika sederhana saja - kebijakan pemerintah seharusnya berorientasi pada kemanfaatan untuk rakyat dan bukan untuk keren-kerenan, gaya-gayaan pejabat negara. Dibenahi dulu perekonomian kita. Setelah pemerintah berprestasi, terserah kalau mau gaya-gayaan."
Indonesia masih dikategorikan negara berkembang yang tentunya masih harus terus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Pembelian barang-barang dengan fungsi tersier tidak seharusnya menjadi prioritas pemanfaatan APBD.
Ucokdom
Pemprov DKI Anggarkan Rp. 6,3 Milyar dana APBD untuk beli 5 Moge Patwal VVIP
Jakarta 9/3/2024. Partai Demokrat secara tegas menyatakan menolak usulan Hak Angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Ketum Partai, Agus Harimurti Yudhoyono. Demokrat menghormati hak politik semua pihak, tapi bagi demokrat pengajuan hak angket dipandang tidak memiliki urgensinya. Hal ini disampaikan AHY usai silaturahmi bersama seluruh kader di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Selanjutnya...klik
KABAR PERADILAN Mahkamah Konstitusi melarang pengurus Partai Politik menjadi Jaksa Agung. selanjutnya....klik
Kabar Harian
Demi Kemerdekaan Yang Diperjuangkan Para Pahlawan
2023
